Wakil Gubernur Gorontalo yang juga Ketua Satgas MBG bersama Direktur Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, BGN Pusat dan Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu saat menjadi narasumber pada Dialog Interaktif Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam Mendukung Program MBG di Gorontalo, Sabtu (25/4/2026). Foto – Nova Diskominfotik.
Gorontalo Utara, Kominfotik – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengungkapkan berbagai tantangan sekaligus menegaskan komitmen pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut disampaikan saat dirinya menjadi narasumber pada Dialog Interaktif Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam Mendukung Program MBG, yang berlangsung di Ruang Terbuka Hijau, Kabupaten Gorontalo Utara, Sabtu (25/4/2026).
Sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo, Idah menekankan bahwa pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah memang belum merata. Ia menyebutkan, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara, saat ini baru terdapat lima SPPG dan dalam waktu dekat ditargetkan bertambah menjadi delapan, dari total kebutuhan sebanyak 17 dapur.
“Ini berarti belum 100 persen pemerataan SPPG dan pemberian MBG di semua sekolah, sehingga kita masih perlu mendorong hadirnya investor untuk mempercepat penyediaan dapur SPPG,” ujarnya.
Idah juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan MBG dilakukan secara intensif melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan secara rutin, baik berdasarkan laporan maupun tanpa laporan.
Dalam pelaksanaan sidak tersebut, tim yang terdiri dari lintas sektor seperti dinas kesehatan, Badan POM, dinas pangan, TNI/Polri, menemukan sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi, mulai dari proses pengolahan makanan, pencucian wadah, hingga distribusi. Pengawasan juga dilakukan pada malam hari untuk memastikan kesiapan bahan dan proses awal produksi makanan di dapur SPPG.
“Kami laporkan pak, sejak menjadi Ketua Satgas, saya bersama tim turun langsung melakukan sidak, bahkan sejak pukul 04.30 subuh hingga siang hari untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar,” ungkapnya.
penandatanganan komitmen bersama antara BUMDes, Koperasi Merah Putih, pelaku UMKM, serta perwakilan Yayasan SPPG sebagai bentuk sinergi dalam mendukung keberlanjutan program MBG di Gorontalo.
Lebih lanjut, Idah mengungkapkan bahwa dari total 90 SPPG yang ada di Gorontalo, sebanyak 27 unit sempat ditutup sementara karena belum memenuhi standar, dan baru tiga yang kembali beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap perbaikan.
“Ini menunjukkan bahwa pengelolaan MBG membutuhkan kesabaran dan penataan yang baik. Ketika ada keluhan kita evaluasi, tetapi saat ditutup juga muncul keluhan dari masyarakat,” jelasnya.
Selain pengawasan, Wagub mendukung penuh harapan dari BGN tentang inovasi dalam penyusunan menu MBG. Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas menu melalui pelatihan tenaga gizi serta rencana lomba inovasi menu antar SPPG.
“Beberapa waktu lalu, kami sudah mengundang tenaga gizi untuk pelatihan, ke depan akan didorong inovasi menu yang tidak hanya teoritis tetapi juga langsung dipraktikkan dalam penyajian makanan MBG,” tambahnya.
Kegiatan dialog interaktif ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama antara BUMDes, Koperasi Merah Putih, pelaku UMKM, serta perwakilan Yayasan SPPG sebagai bentuk sinergi dalam mendukung keberlanjutan program MBG di Gorontalo.
Pewarta : Echin
