Gubernur Gorontalo Sampaikan KUA-PPAS APBD 2027 pada Rapat Paripurna DPRD

oleh
oleh

Gubernur Gusnar Ismail menyerahkan dokumen KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, pada Rapat Paripurna ke-94, Senin (13/7/2026). (Foto : Haris)
GORONTALO, Kominfotik – Gubernur Gusnar Ismail menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-94, Senin (13/7/2026). KUA-PPAS merupakan dokumen perencanaan anggaran daerah yang memuat arah kebijakan fiskal serta target pendapatan dan belanja.
Dalam KUA-PPAS APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,27 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp473,45 miliar, pendapatan transfer Rp797 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp400 juta. Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,25 triliun.
“Anggaran ini belum cukup untuk membiayai akselerasi pembangunan dan ekonomi. Tetapi dengan jumlah berapapun itu, kami berupaya untuk memanfaatkan anggaran yang terbatas ini dengan sebaik-baiknya,” kata Gusnar.
Lebih lanjut Gubernur Gusnar menyatakan tekadnya untuk berjuang sekuat tenaga guna memperoleh program-program pemerintah pusat, khususnya program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk masuk ke Gorontalo. Gusnar mengatakan, Pemprov Gorontalo juga akan senantiasa berupaya menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan, serta memastikan akuntabilitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran daerah.
“Kami masih memiliki optimisme untuk tahun 2027 akan memperoleh program pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di Gorontalo. Program hilirisasi ayam terintegrasi akan segera terbangun di tahun 2027, termasuk pembangunan Bandara Djalaludin, program penanaman padi sawah model baru, serta program-program lainnya,” tutur Gusnar.
Pemprov Gorontalo akan memfokuskan pembangunan tahun anggaran 2027 antara lain pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, termasuk penurunan angka kemiskinan. Pengendalian inflasi dan kerawanan pangan, penanganan stunting, serta penurunan angka pengangguran terbuka, juga akan menjadi prioritas.
Pewarta : Haris