Konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (2/4/2025). (Foto : Mila)
Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran serta penerapan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) tidak akan berdampak pada pengurangan atau perumahan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur pada keterangan pers di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Rabu (1 April 2026), sebagai respons atas kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat dan kalangan aparatur.
Gubernur menjelaskan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah lebih berfokus pada optimalisasi anggaran yang bersifat operasional, bukan pada pengurangan tenaga kerja. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan aparatur, khususnya P3K yang telah melalui proses seleksi resmi dan memiliki peran penting dalam pelayanan publik. “Sampai saat ini kami belum berpikir ke arah sana,” tegas Gusnar.
Terkait penerapan WFH, Gubernur menilai kebijakan tersebut semata-mata untuk meningkatkan fleksibilitas kerja dan efisiensi kinerja birokrasi, bukan sebagai sinyal adanya pengurangan pegawai. Ia memastikan bahwa seluruh P3K tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, baik secara daring maupun luring, dengan tetap mengedepankan produktivitas.
Terkait WFH dirinya juga menegaskan bahwa pelayanan tetap berjalan dan dikoordinasikan meskipun secara online dan tidak tatap muka. Selain itu ia menekankan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak pegawai serta menjaga keberlangsungan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan demi pelayanan masyarakat yang optimal.
TIM KOMUNIKASI GUBERNUR
