Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat memberikan sambutan pada High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Gorontalo Tahun 2026, di Ruangan Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (12/03/2026). (Foto : Valen)
Kota Gorontalo, Kominfotik — Penguatan literasi keuangan masyarakat menjadi perhatian utama dalam upaya mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat memberikan sambutan pada High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Gorontalo Tahun 2026, di Ruangan Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (12/03/2026).
Gubernur Gusnar Ismail menilai, berbagai kebijakan dan program yang dirancang pemerintah dalam sektor keuangan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Kondisi ini berdampak pada masih terbatasnya pemanfaatan layanan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan.
“Persoalan utama kita adalah apa yang ada dalam pikiran kita sebagai pembuat kebijakan, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Kalau pun sudah dipahami, sering kali hanya sekadar lewat saja,” ujarnya.
Menurutnya, di lapangan lembaga keuangan formal justru kerap kalah bersaing dengan pemilik modal privat. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat terhadap sistem keuangan formal.
“Setelah kita cermati, persoalan ini memang berkaitan dengan literasi. Karena itu pendekatannya harus top-down, harus dimulai dari kita untuk kemudian disosialisasikan ke masyarakat,” jelas Gusnar.
Ia mencontohkan perbedaan pemahaman masyarakat terhadap lembaga perbankan dibandingkan dengan lembaga seperti Pegadaian. Padahal secara prinsip, keduanya sama-sama menjalankan manajemen pengelolaan keuangan.
Lebih lanjut, Gubernur Gusnar Ismail menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan menjadi penting seiring dengan dinamika pembangunan ekonomi daerah yang terus bergerak naik. Ketika perekonomian daerah membaik, maka kondisi keuangan masyarakat juga ikut meningkat.
Karena itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya dapat berperan aktif memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang sehat dan produktif.
High Level Meeting TPAKD se-Gorontalo tersebut turut dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, serta jajaran pemerintah daerah dan OPD terkait. Forum ini menjadi wadah koordinasi dalam memperkuat akses dan literasi keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pewarta : Agnes
