Diskusi Kinerja bersama ASN Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Aula BKPSDM, Kamis (23/4/2026). (Foto : Mila)
Kab. Bone Bolango, Kominfotik – Lonjakan jumlah wisatawan di destinasi Botubarani menjadi sorotan dalam Diskusi Kinerja bersama ASN Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Aula BKPSDM, Kamis (23/4/2026).
Tingginya intensitas kunjungan dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan dan satwa di kawasan tersebut jika tidak diatur secara tepat.
Salah satu peserta dialog, Erwin Gobel sebagai Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai perlu adanya langkah pengendalian agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.
“Dengan banyaknya orang yang datang, ada potensi kelestarian satwa terganggu. Karena itu perlu ada pembatasan jumlah pengunjung agar lingkungan tetap terjaga,” ujarnya.
Selain aspek lingkungan, potensi ekonomi dari kawasan Botubarani juga menjadi perhatian. Erwin menyebut perputaran uang di lokasi tersebut cukup besar, namun belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
“Perputaran uang di kawasan itu bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulan, tetapi belum memberikan kontribusi optimal ke provinsi. Maka perlu ada badan pengelola agar potensi ini bisa menjadi pendapatan daerah,” jelasnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Gorontalo menyatakan bahwa pengelolaan Botubarani akan dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak terkait.
“Ini persoalan strategis, jadi harus dikaji secara komprehensif. Kita libatkan semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, pengelola di lapangan hingga masyarakat. Pengaturannya harus jelas, termasuk pembagian manfaatnya,” ujar Gusnar.
Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah opsi seperti pembatasan jumlah pengunjung, pengaturan waktu kunjungan (slot time), hingga penyesuaian tarif akan menjadi bagian dari pembahasan lanjutan.
“Pengaturannya nanti kita lihat, bisa saja jumlah pengunjung dibatasi, waktu kunjungan diatur, termasuk tarifnya. Tapi semua itu harus dikaji dulu secara matang, supaya jelas pembagian manfaatnya, baik untuk daerah, kabupaten, maupun masyarakat,” tegas Gusnar.
Pewarta : Fadila
