Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafpora) Provinsi Gorontalo melakukan pertemuan bersama pengelola wisata Hiu Paus Botubarani sebagai tindak lanjut atas informasi yang berkembang terkait dugaan intervensi Pemerintah Provinsi terhadap besaran tarif di destinasi tersebut.
Pertemuan dilakukan secara langsungbersama Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Ketua Pangkalan Perahu, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dialog dilakukan untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan informasi yang berkembang di masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Ketua Pokdarwis Hiu Paus Botubarani, Wahab, mengatakan pihaknya telah mencermati pemberitaan yang beredar. Menurutnya, substansi pemberitaan mengenai pentingnya pembenahan pengelolaan destinasi merupakan hal yang positif. Namun, judul yang digunakan dinilai dapat memunculkan persepsi seolah-olah telah ada keputusan mengenai kenaikan tarif.
“Kami sudah membacanya, isi beritanya bagus karena berbicara tentang upaya penataan dan pengelolaan destinasi. Judulnya mungkin yang terlihat seolah-olah sudah ada keputusan kenaikan tarif, padahal belum ada keputusan seperti itu,” ujar Wahab.
Wahab menegaskan, pengelola siap memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila muncul pertanyaan maupun tanggapan terkait informasi tersebut. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap mendampingi pengembangan destinasi Hiu Paus Botubarani.
“Kami siap membantu memberikan klarifikasi apabila ada masyarakat atau wisatawan yang bertanya. Kami juga berharap Pemerintah Provinsi tidak berhenti memberikan perhatian kepada Botubarani. Selama ini, Pemprov sangat aktif memberikan pendampingan, masukan, dan gagasan untuk kemajuan destinasi ini,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disparekrafpora Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, mengapresiasi komitmen para pengelola yang mengedepankan komunikasi dan kebersamaan dalam membangun destinasi wisata Hiu Paus Botubarani.
“Kami mengapresiasi sikap terbuka dari pengelola Botubarani. Pertemuan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga Hiu Paus Botubarani tetap lestari sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaannya. Pemerintah Provinsi tidak pernah mengintervensi penetapan tarif, melainkan hadir sebagai mitra masyarakat melalui pendampingan, edukasi, dan penguatan tata kelola destinasi,” ujar Sultan.
Sultan menambahkan, komitmen Pemerintah Provinsi selama ini diwujudkan melalui berbagai upaya penguatan pengelolaan kawasan, termasuk mendorong konsep konservasi dan penataan destinasi agar semakin berkualitas. Bahkan melalui Program LAUTRA, Pemerintah Provinsi telah mengusulkan dukungan pembiayaan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai lebih dari Rp3 miliar untuk penataan kawasan, peningkatan fasilitas, dan perbaikan tata kelola destinasi Hiu Paus Botubarani.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian hiu paus, peningkatan kualitas layanan wisata, dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan ekonomi dari sektor pariwisata.
“Harapan dari pengelola menjadi semangat bagi kami untuk terus berkolaborasi. Ke depan, kami ingin Botubarani tidak hanya dikenal karena daya tarik hiu pausnya, tetapi juga menjadi contoh destinasi wisata yang dikelola secara profesional, mengedepankan konservasi, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Sultan.
Sumber : Disparekrafpora
