Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie saat menerima jajaran Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Provinsi Gorontalo di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Rabu (8/7/2026). Foto – Thomas Diskominfotik.
Kota Gorontalo, Kominfotik – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie meminta Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Provinsi Gorontalo untuk lebih gencar melakukan sosialisasi terkait prosedur bekerja di luar negeri melalui jalur resmi. Hal itu disampaikan saat menerima jajaran P2MI di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Rabu (8/7/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Wardoyo Pongoliu. Idah menjelaskan, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Idah, pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai peluang bekerja di luar negeri agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan melalui jalur ilegal yang berisiko tinggi.
“Saya meminta agar P2MI lebih maksimal melakukan sosialisasi, baik di perguruan tinggi maupun kepada masyarakat. Edukasi tentang bekerja di luar negeri melalui jalur resmi harus terus diperkuat agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan,” ujar Idah.
Ia mengungkapkan, masih ditemukan pekerja migran asal Gorontalo yang berangkat melalui jalur nonprosedural. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan karena pekerja tidak mendapatkan perlindungan hukum dan rentan menjadi korban berbagai tindak kejahatan di negara tujuan.
Selain memperkuat sosialisasi, Idah juga menilai keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang profesional sangat penting dalam mempersiapkan calon pekerja migran. Menurutnya, keterampilan dan kemampuan berbahasa menjadi syarat utama untuk dapat bersaing di pasar kerja internasional.
“Sekarang bekerja di luar negeri bukan lagi melihat ijazah semata, tetapi lebih kepada keterampilan dan kemampuan bahasa. Karena itu, calon pekerja migran harus dipersiapkan dengan baik melalui lembaga pelatihan yang resmi,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa masyarakat Gorontalo, khususnya dari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, cukup banyak yang bekerja di Jepang. Namun, sebagian besar berangkat melalui Provinsi Bali sehingga administrasi kependudukan mereka berpindah ke daerah tersebut.
Idah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk meningkatkan jumlah pekerja migran asal Gorontalo yang berangkat melalui jalur resmi, sekaligus meningkatkan kompetensi mereka agar mampu bersaing di tingkat internasional.
“Waktu bertemu dengan Ibu Wamen, beliau menyampaikan bahwa Kementerian P2MI siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di luar negeri. Karena itu, kami di pemerintah daerah juga harus siap berkolaborasi. P2MI pun perlu lebih masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” tandasnya.
Pewarta : Echin
