Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie saat memberikan sambutan pada pertemuan koordinasi program pelayanan kesehatan yang digelar di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Selasa (21/4/2026). Foto – Nova Diskominfotik.
Kota Gorontalo, Kominfotik – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menegaskan pentingnya penguatan layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) secara menyeluruh, mulai dari rumah sakit hingga tingkat desa, sebagai langkah strategis menekan angka kematian ibu dan anak yang terus meningkat di awal tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan koordinasi program pelayanan kesehatan yang digelar di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Selasa (21/4/2026), yang dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan, direktur rumah sakit, serta perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo.
Menurut Wagub Idah, penguatan layanan KIA tidak cukup hanya dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan, tetapi juga harus dimulai dari tingkat desa melalui pendataan dan pemantauan ibu hamil secara aktif. Hal ini dinilai penting mengingat angka kematian ibu dan anak di Gorontalo telah mencapai 17 kasus sejak Januari hingga April 2026, mendekati ambang batas maksimal tahunan.
“Hari ini kita memperingati Hari Kartini, tapi ternyata kita perempuan-perempuan Indonesia, khususnya Gorontalo, belum merdeka. Masih prihatin, dari kasus Januari sampai April, ada 17 kasus kematian ibu dan anak di Provinsi Gorontalo. Padahal maksimal itu 20 kasus per tahun,” ujar Idah.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi peringatan serius bahwa kualitas dan akses layanan kesehatan, khususnya bagi perempuan dan anak, masih perlu diperkuat secara menyeluruh, terutama di wilayah pinggiran.
Lebih lanjut, Wagub Idah menekankan pentingnya evaluasi terhadap setiap kasus kematian yang terjadi dengan melibatkan pemerintah desa dan Tim Penggerak PKK sebagai ujung tombak pendataan di lapangan.
“Saya minta setiap ada kasus kematian ibu dan anak harus dibedah. Pertanyaannya siapa yang membedah ? Yang membedah adalah Kepala Desa dan istri sebagai Ketua Tim Penggerak PKK di Desa. Karena mereka ini yang tahu berapa jumlah ibu yang hamil,” tegasnya.
Melalui pendekatan berjenjang tersebut, diharapkan setiap kasus dapat dianalisis secara komprehensif, baik dari sisi medis, akses layanan, hingga faktor sosial di masyarakat. Keterlibatan PKK juga diyakini dapat memperkuat akurasi data ibu hamil dan balita sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga akan mengoptimalkan Program Makan Bergizi (MBG) bagi ibu hamil dan menyusui, serta mengupayakan penambahan anggaran kesehatan guna memastikan pelayanan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal.
Pewarta: Mona
Editor : Echin
